oleh dr. M. Yusuf Suseno
Salah satu ruang kelas di SDN Pacarkeling ambruk. Membaca berita itu (Jawa Pos, 10/6), barulah saya tersadar. Mengapa ada yang hilang dari otak saya? Berikutnya, saya pun mengetahui mengapa bangsa ini masih saja terpuruk? Jawabannya adalah karena pendidikan telanjur dipandang sebelah mata.
Bangunan sekolah telantar dan keropos, tiba-tiba atapnya ambruk. Alasannya lagi-lagi terkait dengan birokrasi. Tapi, masih bersyukur, tidak ada siswa yang tertimpa dan mati. Di lain SDN, kalau toh tidak rusak, banyak ruang kelas sekolah di Surabaya yang overload atau sesak siswa. Padahal, ada anggaran Rp 1.290.000.000.000 sisa anggaran APBD Surabaya 2007 yang menganggur tak terserap (Jawa Pos, 10/6). Ironis!
Sebagian orang bisa saja bertanya kritis, buat apa bersekolah? Toh, sekolah tak selalu menjanjikan masa depan. Thomas Alfa Edison berhenti sekolah pada usia 12 tahun dan dia menjadi orang besar. Apa jadinya jika dia terus bersekolah? Mungkin dia akan berhenti bertanya, mencari, dan bereksperimen, lantas mengisi otaknya dengan hafalan nama-nama menteri serta dan ibu kota negara-negara dunia. Informasi yang jarang kita perlukan dan hanya memenuhi otak. Tapi, untuk bangsa yang sakit ini, tidakkah kita tetap memerlukan institusi beratap bobrok dan sesak itu?
Sepuluh tahun lalu, saya membaca kisah Tetsuko Kobayashi. Dia bercerita tentang sebuah sekolah yang membahagiakan. Totto Chan tua itu pada akhir novelnya menulis. ”Aku yakin, di mana-mana di dunia ini ada banyak pendidik yang baik, yang bermimpi bisa mendirikan sekolah yang ideal. Sayangnya, aku tahu betapa sulitnya mewujudkan impian itu.”
Sulitnya mendirikan sekolah ideal tersebut digambarkan Dr Mochtar Buchori, mantan rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta. Menurut dia, sistem pendidikan yang diberlakukan di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan sistem yang bersifat elitis eksklusif. Kurikulumnya hanya bisa diikuti oleh 30 persen peserta didik, sedangkan 70 persen lainnya tak bisa mengikuti. Ketika jumlah yang 70 persen itu dipaksakan terus mengikuti, terjadilah pengatrolan-pengatrolan dan kecurangan lain yang merusak nilai-nilai pendidikan. Itu terbukti lewat huru-hara setiap ujian nasional (unas) berlangsung, misalnya.
Di Surabaya, kota terbesar setelah Jakarta, kita masih sangat jauh dari impian tentang sekolah yang ideal dan bahagia. Kenyataan pahit ada di depan mata. Ada dua pilihan menghadapi fenomena tersebut. Yakni, bisakah kita tanggapi serius runtuhnya atap salah satu sekolah favorit dan banyaknya sekolah bobrok di Surabaya? Atau, kita anggap peristiwa yang wajar terjadi di sebuah negeri penuh korupsi?
Jika kita masih manusia normal, seharusnya kejadian tersebut menyentak kesadaran. Setidaknya, tentang kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dan warga kotanya. Apalagi, sejak awal, dana APBD 2008 yang digunakan untuk pendidikan relatif masih cukup kecil. Hanya sekitar Rp 172 miliar atau 7,23 persen dari total APBD Surabaya yang mencapai Rp 3,025 triliun. Persentase angka tersebut masih jauh dari amanat UU bahwa anggaran pendidikan setidaknya 20 persen.
Malangnya, secara nasional (semoga Surabaya lebih baik), berdasar hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, sebagian besar anggaran pendidikan tidak digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dana itu lebih banyak dipakai untuk pelayanan dan kebutuhan birokrasi seperti pendidikan dan latihan teknis pegawai, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta administrasi kepegawaian.
Entah benar atau salah, kajian forum tersebut mewujud di sini. Pemerintah Kota Surabaya bergerak lamban. Tentu dengan alasan klasik, terbelit birokrasi. Akibatnya jelas, perbaikan gedung sekolah rusak tak juga kunjung usai. Pada 2007, di antara 1.713 sekolah di Surabaya dengan 14.802 ruang kelas yang dimiliki, hanya 12.619 yang berkondisi baik. Sebanyak 1.440 lainnya rusak ringan dan 743 ruang kelas rusak berat. Dengan berlalunya waktu, sudahkah angka itu menurun?
Di sisi lain, warga kota tidak acuh, sibuk menghidupi diri sendiri, dan hanya peduli pada fakta bahwa anak-anaknya berangkat berseragam rapi. Sampai di sekolah, mereka tak pernah berpikir bahwa gedung sekolah anak-anaknya bobrok. Kelasnya pun sumpek. Jumlah guru berkualitasnya kurang, ditambah metode pembelajaran yang masih bermodal ”chalk and talk”. Kapur dan bicara.
Masih jarang guru yang menerapkan pembelajaran mutakhir yang bersifat penalaran kritis dan demokratis. Akibatnya, otak anak-anak kita pun berubah. Dari otak Thomas Alfa Edison sang penemu, otak Tetsuko penulis novel best seller, menjadi otak konsumen, pemakai, penghafal, otak tumpul kreativitas. Malangnya, itu sudah terbukti pada otak saya.
Nah, tentu kita ingin otak anak-anak kita lebih baik kan? Karena itu, mari bergerak bersama. Jangan hanya mengandalkan kelambanan pemerintah. Sumbanglah pikiran dan berbuatlah sesuatu untuk sekolah anak-anak. Sudah saatnya warga Surabaya menciptakan sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi jika kota ini bisa memenuhi impian jiwa mereka. Yakni, membuat sekolah, yang menurut A.S. Neill, menjadi tempat di mana ketidakbahagiaan anak-anak disembuhkan dan anak-anak diasuh serta dididik dalam kebahagiaan. Bukan dalam pola kekuasaan dan keseragaman.
Satu sekolah kukuh yang jika saat ini belum bisa menciptakan orang besar. Setidaknya bukan sekolah roboh yang mengancam otak, jiwa, dan keselamatan anak-anak di dalamnya. Semoga!
Jawa Pos 12/6/08, judul aslinya : Robohnya Sekolah dan Otak Kami
